kita sendiri untuk mengkoordinasi cita-cita itu menjadi realitas
B. Herry-Priyono.
Oleh Achmanto Mendatu
Oleh Achmanto Mendatu
Kebutuhan Akan Pemimpin
Berbicara tentang kepemimpinan di Indonesia, biasanya kita lantas terjebak pada pembicaraan ‘siapa yang tepat menduduki posisi orang nomor satu”. Berbagai analisis digunakan untuk mencari pribadi-pribadi yang dinilai layak untuk duduk disana. Tatkala tak ada satupun yang dinilai memenuhi syarat seperti yang dikonsepsikan, beralihlah optimisme (jika ada) menjadi pesimisme. Seolah-olah pemimpin harus menghadirkan dirinya dari ‘dunia sana’. Sementara kita tinggal lagi mengidentifikasi orang yang terberkati itu. Bila ternyata yang terberkati itu tidak ditemukan, maka kita akan sabar menunggu sampai ia datang.
‘Niteni’, demikian istilah orang jawa untuk menyebutkan proses menunggu pemimpin yang dinantikan. Bahkan nama calon pemimpin yang entah siapa dan entah kapan datangnya itu telah pula diberikan yakni ‘satrio piningit’, Imam Mahdi, Ratu Erucakra, dan sebagainya. Keadaan demikian menggambarkan dengan jelas adanya suatu kebutuhan akan pemimpin yang dipercaya bisa membawa masyarakat ke kemakmuran yang diidam-idamkan. Dalam konsepsi kosmologi jawa, kemakmuran itu terkait dengan kesejahteraan batin dimana segala sesuatunya selaras dan harmonis (Magnis-Suseno, 2001). Dalam bahasa populer, kemakmuran diterjemahkan sebagai kemudahan dalam memenuhi kebutuhan dimana orang tidak kesulitan memenuhi kebutuhan hidupnya dan tidak pula kesusahan untuk meningkatkan taraf hidupnya. Fakta ini sekaligus juga menyiratkan kepada kita bahwa masyarakat sangatlah cerdas untuk merasakan bahwa kondisi buruk yang saat ini terjadi tidak lain karena ulah para pemimpin mereka juga. Para pemimpin yang gagal mengemban kewajiban sebagai pemimpin.
B. Herry Priyono dalam tulisannya yang berjudul ‘Kepemimpinan Republik’ menjelaskan dengan lugas beberapa hal yang membuat masyarakat begitu rindu akan seorang pemimpin. Pertama, kita belum beranjak dari masa kanak-kanak ketika apa yang memikat adalah dongeng tentang orang-orang hebat, mistik ataupun riil. Moralitas kita disangga oleh rasa terpesona pada kegagahan tokoh-tokoh besar. Meminjam bahasa Jung, ini merupakan ketidaksadaran kolektif kita manusia Indonesia.
Kedua, kegemaran itu adalah bagian dari pemujaan pahlawan. Saat kesesakan, kesusahan, dan kerusakan datang, kita telah terkontruksi untuk menunggu adanya seorang pahlawan yang datang untuk membebaskan, persis seperti cerita dalam dongeng-dongeng. Makin akut kesesakan yang terjadi semakin rindu akan hadirnya pemimpin yang menyelamatkan.
Ketiga, gejala itu merupakan cara kita untuk membebankan solusi masalah pada pemimpin. Istilah jawa “pasrah bongkokan’ cukup relevan untuk menggambarkan hal ini.
Keempat, pembicaraan mengenai pemimpin berakar pada truisme bahwa masalah yang kita alami merupakan hasil relasi timbal balik antara tindakan manusia dan struktur sosial. Tidak ada struktur sosial yang tidak melibatkan pelaku/tindakan, sebagaimana juga tidak ada tindakan yang dilakukan di luar struktur tertentu. Kita memang bisa menunjuk tegas siapa yang berkorupsi, akan tetapi mereka semua bertindak dalam struktur sosial dimana semua orang terlibat dalam mekanisme yang korup itu. Artinya tindakan korupsi terstruktur dalam suatu tatanan sosial yang disetujui bersama secara diam-diam, tapi menjadi rahasia umum. Karena masalah masyarakat diakibatkan oleh orang-orang yang nyata ada atau konkret, pemecahannya juga menyangkut koordinasi tindakan. Koordinasi memerlukan koordinator, dan koordinator ini adalah nama lain bagi ‘pemimpin’. Ketika kita menjadi begitu tak berdaya atas budaya korup yang menggila, maka kerinduan akan seorang pemimpin yang mampu mengkoordinasi tindakan dalam pemberantasan korupor sangatlah dirindukan.
Kelima, kontoversi tentang kepemimpinan adalah kombinasi keempat pokok diatas. Apa yang harus dilakukan seorang pemimpin di Indonesia?
Kepemimpinan pada dasarnya merupakan pola hubungan antara individu-individu yang menggunakan wewenang dan pengaruhnya terhadap kelompok orang agar bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan (Fiedler, 1967). Dalam pengertian Fiedler diatas, terang kepada kita bahwa pemimpin yang berhasil mestilah seseorang yang mampu membangun pola hubungan yang baik dengan followernya, mampu menggunakan wewenang dan pengaruhnya dalam proporsi dan situasi yang tepat untuk membawa followernya bersama-sama bergerak dalam irama langkah teratur menuju tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Untuk Indonesia, para founding fathers telah membuat rumusan yang begitu jelas dan tegas sebagaimana tertuang dalam pembukaan dasar UUD 45 mengenai tujuan dan arah kemana bangsa ini dibawa. Tujuan dan arah itu tidak usang karena tujuan dan arah itu merupakan tujuan universal kemanusiaan. Oleh karena itu sebenarnya sekarang tinggal lagi bagaimana mewujudkannya. Ironisnya, setelah lebih dari setengah abad Indonesia merdeka seolah-olah arah jalan Indonesia semakin menjauh dari koridor yang telah ditetapkan semula, yakni koridor yang menjadi tujuan suatu Indonesia yang merdeka.
Persoalan mendasar bagi Indonesia saat ini adalah perbenturan antara dua sistem ekonomi. Liberalisasi ekonomi atau ekonomi sosialis? Kemenangan tampaknya sedang berpihak pada liberalisasi ekonomi. Akibatnya, segala sesuatu dikomoditaskan. Kebijakan-kebijakan pemerintah menjadi tidak populer di mata rakyat, kalau tidak bisa dibilang kejam. Pencabutan berbagai subsidi dan kenaikan harga berbagai kebutuhan mendasar dilakukan terus menerus. Petani yang merupakan mayoritas di negeri ini terpinggirkan. Bukan terpinggirkan karena mereka tidak memiliki keunggulan, tapi karena secara struktural mereka memang sengaja dipinggirkan demi kepentingan dunia industri yang diyakini lebih cepat membantu kepulihan ekonomi Indonesia. Tidaklah mengherankan bila dari tahun ke tahun kehidupan petani semakin merosot. Tidak pula mengherankan bila tidak akan ada seorang anakpun yang menjawab ‘petani’ jika ditanya cita-citanya kelak. Intinya, kebijakan ekonomi tidak berpihak pada umumnya rakyat. Oleh karena itu, seorang pemimpin Indonesia harus mengarahkan kebijakannya demi rakyat. Ekonomi sosialis harus menjadi pertimbangan. Kita bisa mencontoh Malaysia atau Thailand dalam hal ini.
Persoalan penting lainnya adalah persoalan moralitas yang dianggap paling bertanggung jawab terhadap kondisi Indonesia saat ini. Korupsi, suap, nepotisme telah sampai pada taraf sangat dimaklumi. Masyarakat justru akan mengernyitkan dahi bila diberitakan ada pejabat yang benar-benar bersih. Sembari tentu saja sesudahnya akan bersyukur “syukurlah, masih ada orang yang lurus di negeri ini”. Seorang pemimpin Indonesia haruslah melakukan upaya konkret melakukan perbaikan moralitas.
Permasalahan yang menghadang selanjutnya adalah persoalan ketidakstabilan masyarakat. Masyarakat mudah sekali bergejolak. Mereka sangat rentan tehadap perubahan. Indonesia menyimpan potensi konflik sangat besar. Perbedaan-perbedaan yang seharusnya bisa memperkaya kehidupan berbangsa seringkali justru dimanfaatkan para pemimpin sebagai alat politik untuk memperoleh kekuasaan. Akibatnya perbedaan melahirkan pertikaian yang tidak usai-usai. Memanajemen konflik antar anak bangsa, itulah yang harus dilakukan seorang pemimpin Indonesia. Bukan saja setelah terjadinya, tapi terpenting untuk mencegahnya.
Persoalan terakhir menurut saya adalah rendahnya kualitas manusia Indonesia. Hal ini tidak lain disebabkan karena diabaikannya sektor pendidikan selama puluhan tahun. Sekarang Indonesia memakan buah dari kealpaannya. Padahal dalam sejarahnya tidak pernah suatu bangsa akan maju dan berkembang bila mengabaikan pendidikan rakyat. Aristoteles telah menuliskan hal ini ribuan tahun lalu. Tapi tampaknya pemerintah Indonesia melupakan ajaran bijak yang telah terbukti khasiatnya itu. Di masa mendatang, pemimpin yang memperhatikan, perduli dan memprioritaskan pendidikanlah yang akan bisa membawa Indonesia kembali ke jalur yang benar sebagai bangsa yang besar.
Konsep dan Praksis Sosial Pemimpin Indonesia
Sebenarnya terlalu klise membicarakan ciri-ciri pemimpin Indonesia seperti apakah yang bisa membawa bangsa ini ke perubahan yang positif. Akan tetapi tampaknya pemimpin yang transformasional adalah kepemimpinan yang tepat di Indonesia untuk saat ini. Indonesia memerlukan pemimpin yang memiliki intelektualitas dalam arti luas. Tidak hanya mampu memahami semua persoalan dengan baik tetapi juga mampu menangkap berbagai esensi dari persoalan itu dan membuat kebijakan yang tepat. Ia akan berpihak pada intelektualitas yang murni yakni demi kepentingan seluruh rakyat ketimbang demi kemakmuran segolongan orang tertentu saja. Lebih dari itu, ia juga mampu menstimulasi intelektualitas seluruh rakyat untuk menjadi kritis. Dalam terma ini, seorang pemimpin demikian pastilah sangat menekankan pentingnya pendidikan bagi keseluruhan rakyat.
Mengikuti pendapat Bass (1985) seorang pemimpin yang transformasional mestilah juga kharismatik. Ia memiliki integritas kepribadian dan moral yang baik. Pemimpin yang demikian pastilah akan mementingkan upaya penegakan moralitas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemberantasan korupsi, suap, dan nepotisme, serta berbagai indisipliner akan mendapatkan perhatian sangat serius.
Seorang pemimpin transformasional adalah yang memiliki individiual consideration yang tinggi. Hal ini merupakan bahasa lain dari kemampuan memanajemen perbedaan. Indonesia sangat memerlukan tipe pemimpin seperti ini karena indonesia sangat plural. Kemampuan memanajemen konflik sangatlah vital. Menurut Chemers dan Ayman (1993) setidaknya ada empat karakter penting dalam kepemimpinan organisasi multikultural, seperti halnya Indonesia, atau institusi dan lembaga yang bekerja di Indonesia, yaitu:
1. Pribadi yang memiliki visi yang luas, yang mengakui dan mendukung perbedaan dalam
komunitas organisasi. Pemimpin seharusnya memiliki rencana jangka panjang termasuk
memperkerjakan karyawan yang berasal dari berbagai latar belakang budaya pada semua
level organisasi.
2. Memiliki pengetahuan yang luas mengenai dimensi –dimensi diversitas dan memiliki
kesadaran mengenai permasalahan multikultural.
3. Terbuka untuk melakukan perubahan di dalam dirinya
4. Membimbing dan mengarahkan pegawai yang berbeda-beda latar belakang budayanya.
Daftar Pustaka
Martin M. Chemers & Roya Ayman, 1993, Leadership Theory and research: Perspective
and Directions, San Diego, Academic Press.
Frans Magnis-Suseno, 2001, Etika Jawa, Jakarta, Gramedia
B. Herry-Priyono, 2003, Kepemimpinan Republik, Kompas 1 Oktober 2003, h. 49
B.M. Bass, 1985, Leadership and performance beyond expectation, New York, Free Press.
